Corruption Eradication Commission (KPK)

Sebagai upaya pencegahan korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V melakukan upaya identifikasi dan mitigasi risiko korupsi terintegrasi. Salah satunya melalui upaya pendampingan pencegahan korupsi pada sektor perizinan daerah di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melaksanakan kegiatan observasi calon Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi di Aula Sekda, Kantor Bupati Manggarai Barat, Selasa (20/08). Hadir dalam acara tersebut Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) pada Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Rino Haruno, Analis Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Firlana Ismayadin, Sekretaris Daerah Kabupaten

Sejak 2007, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) telah menjalin kerja sama dalam mengawal upaya pengelolaan barang bukti dan aset sitaan. Sebagai salah satu agendanya, pada Rabu (14/8), bertempat di Rumah Barang Rampasan dan Sitaan (Rupbasan) di Cawang, Jakarta Timur, KPK menyambut kehadiran delegasi UNODC dari Vienna, Austria

Pelaku usaha memiliki posisi yang berpengaruh dalam membangun lingkungan bisnis yang bersih, transparan dan sehat di Indonesia. Terlebih pada sektor perbankan yang harus memiliki prinsip tata kelola yang baik, untuk mencapai sistem perbankan yang sehat guna menciptakan kestabilan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan. Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi