Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan audiensi dengan Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam), di Jakarta, pada Kamis (16/1). Pertemuan ini membahas penguatan koordinasi dan kerja sama, sekaligus untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan dan keadilan masyarakat.
“Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah, khususnya Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Kami berharap koordinasi dan kerja sama yang terjalin menciptakan sinergi yang baik antara Kemenkopolkam dan KPK. Saya yakin dengan koordinasi dan kerja sama yang baik, tujuan pemberantasan korupsi melalui pencegahan maupun penindakan bisa tercapai dengan optimal,” kata Ketua KPK, Setyo Budiyanto saat konferensi pers resmi Kemenkopolkam.
Pertemuan tersebut juga membahas pentingnya transparansi, pengawasan berbasis risiko untuk mencegah kebocoran anggaran negara, serta edukasi dan kampanye antikorupsi sebagai bagian dari strategi pencegahan. Selain itu, kedua pihak juga mendiskusikan bagaimana pemanfaatan teknologi dan digitalisasi untuk meningkatkan konektivitas antara KPK, kementerian, dan pemerintah daerah guna mencegah kebocoran anggaran.
Dalam kesempatan itu, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan juga menyampaikan apresiasi atas kerja keras KPK dalam memberantas korupsi, yang merupakan salah satu program prioritas nasional. Ia juga menjelaskan berbagai langkah strategis dalam pemberantasan korupsi, di antaranya melalui penguatan desk pencegahan dan perbaikan tata kelola, di mana KPK juga terlibat secara aktif melaksanakannya.
“KPK ke depannya juga akan terlibat dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang dan penanganan kebakaran hutan. Dengan adanya desk ini, KPK akan lebih terintegrasi dalam upaya penanggulangan masalah-masalah strategis di Indonesia,” ujar Budi.
Setyo dan Budi Gunawan sama-sama menegaskan bahwa sinergi antara KPK dan Kemenkopolkam akan terus diperkuat dan dikoordinasikan dengan tujuan utama untuk meningkatkan indeks persepsi korupsi (IPK) di Indonesia. Dengan adanya komitmen dan langkah konkret ini, diharapkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia akan semakin efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Pertemuan tersebut turut dihadiri pimpinan KPK lainnya, yaitu Fitroh Rohcahyanto, Agus Joko Pramono, dan Ibnu Basuki Widodo. Hadir juga dalam audiensi ini, di antaranya Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan, Direktur Monitoring KPK Aida Ratna Zulaiha, dan Direktur Manajemen Informasi KPK Riki Arif Gunawan, serta jajaran di lingkungan Kemenkopolkam. Tagging
Brief
"On 16/01/2025", the "Corruption Eradication Commission (KPK)" issued an update regarding "KPK-Coordinating Ministry for Political, Legal and Security Affairs Strengthen Synergy in Eradicating Corruption". The meeting aimed to enhance coordination and cooperation between KPK and Kemenkopolkam, supporting the government's policy to improve people's well-being and justice. Key topics included transparency, risk-based monitoring, education, and digitalization to prevent budget leaks.
Highlights content goes here...
Purpose
The Indonesian government’s effort to strengthen coordination and cooperation between the Corruption Eradication Commission (KPK) and the Ministry of Political and Security Affairs (Kemenkopolkam) aims to enhance the country’s anti-corruption efforts. This move is part of the government’s commitment to improving citizens’ welfare and promoting justice.
Effects on Industry
The increased collaboration between KPK and Kemenkopolkam is expected to have a positive impact on Indonesia’s business environment, as it will lead to more effective corruption prevention and eradication measures. This, in turn, may enhance investor confidence and promote economic growth. Furthermore, the implementation of risk-based monitoring and digitalization initiatives will improve transparency and accountability within government agencies.
Relevant Stakeholders
The stakeholders affected by this development include businesses operating in Indonesia, local communities, civil society organizations, and the general public. The increased cooperation between KPK and Kemenkopolkam is expected to benefit these groups by reducing corruption and promoting a more transparent and accountable governance environment.
Next Steps
To ensure the success of this initiative, both KPK and Kemenkopolkam must continue to strengthen their coordination and cooperation. This includes implementing effective risk-based monitoring systems, improving transparency and accountability within government agencies, and enhancing public awareness and education on anti-corruption issues. Additionally, businesses and civil society organizations are encouraged to collaborate with the government in promoting a corruption-free environment.
Any Other Relevant Information
The meeting between KPK and Kemenkopolkam has also highlighted the importance of technology and digitalization in preventing corruption. The implementation of these initiatives will enhance connectivity and collaboration between government agencies, including KPK, and promote more effective corruption prevention and eradication measures.
