PHI – JSKSenin, 20 Januari 2025Menaker Dukung Desk Ketenagakerjaan Polri untuk Selesaikan Masalah KetenagakerjaanJakarta – Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atas terwujudnya Desk Ketenagakerjaan. Menaker juga menyatakan dukungannya terhadap keberadaan desk ini sebagai langkah positif untuk memperkuat kolaborasi dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan. "Ini adalah kolaborasi yang luar biasa, dan ini yang diharapkan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada semua stakeholder, kementerian agar dapat berkolaborasi," ucap Menaker saat menghadiri Launching Desk Ketenagakerjaan Polri Tahun 2025 di Jakarta, Senin (20/1/2025). Dalam peluncuran Desk Ketenagakerjaan ini, turut hadir Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan dan Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene. Menaker Yassierli menegaskan bahwa Desk Ketenagakerjaan menjadi bagian penting dari ekosistem ketenagakerjaan yang hadir untuk memberikan ketenangan bagi pekerja dan jaminan kepastian hukum. Desk ini juga berperan strategis dalam menangani permasalahan ketenagakerjaan. Menaker mengatakan bahwa Kemnaker memiliki pengawas ketenagakerjaan yang bertugas merespons persoalan ketenagakerjaan. Pengawas akan memeriksa terlebih dahulu apakah masalah tersebut terkait dengan administrasi atau pidana ketenagakerjaan. Nantinya, jika permasalahan tersebut berhubungan dengan pidana, maka desk ini akan memberikan respons yang diperlukan. "Kami harap kekhawatiran dan harapan pelapor terkait penyelesaian masalah tersebut dapat terjawab, dan Desk Ketenagakerjaan dapat memberikan solusi yang tepat," ujarnya. Selain itu, Menaker juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, memberikan kepastian, dan berdampak pada produktivitas kerja. Dengan lingkungan kerja yang baik, daya saing Indonesia di tingkat global akan semakin kuat, dan ekonomi Indonesia akan tumbuh sehingga Indonesia Emas 2045 dapat terwujud. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa Desk Ketenagakerjaan adalah bentuk kepedulian Polri terhadap permasalahan ketenagakerjaan. Desk ini diharapkan menjadi wadah untuk menyelesaikan sengketa industri antara perusahaan dan tenaga kerja yang sering terjadi. "Desk Ketenagakerjaan menyelesaikan masalah melalui tahapan-tahapan yang sudah kita siapkan, mulai dari laporan, gelar (perkara), mediasi, kemudian kalau ini tidak dapat dimediasi, maka akan dilanjutkan dengan penegakan hukum sebagai ultimum remedium (langkah terakhir)," ucapnya. Kapolri berharap Desk Ketenagakerjaan dapat menjadi saluran bagi para pekerja dan buruh yang selama ini memiliki keluhan. Dengan adanya saluran ini, diharapkan semua pihak dapat merasa terlindungi, dan hubungan industrial berjalan harmonis. Ia juga berharap, dengan hubungan industrial yang baik, Indonesia akan memiliki daya saing yang tinggi dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 8 persen, sebagaimana yang dijadikan target oleh Presiden Prabowo Subianto. Biro Humas Kemnaker
Brief
"On 20/01/2025, the Ministry of Manpower issued an update regarding Minister of Manpower Supports Police Manpower Desk to Resolve Manpower Problems. The desk is a collaboration between Kemnaker and Polri to address issues related to manpower problems, providing a platform for workers and employers to resolve disputes through mediation and legal actions."
Highlights content goes here...
Purpose
The purpose of this update is to inform stakeholders about the launch of Desk Ketenagakerjaan Polri, a desk dedicated to addressing labor issues within the Indonesian National Police. The desk aims to provide a platform for resolving disputes between employers and employees, promoting a harmonious working relationship.
Effects on Industry
The establishment of Desk Ketenagakerjaan Polri is expected to have a positive impact on the labor industry in Indonesia. By providing a dedicated channel for resolving labor issues, the desk will help reduce conflicts between employers and employees, leading to increased productivity and economic growth. The government’s target of achieving 8% economic growth may also be realized through improved labor relations.
Relevant Stakeholders
The stakeholders affected by this update include:
- Employees and workers in Indonesia who will benefit from a more effective and efficient process for resolving labor disputes.
- Employers and companies that will experience reduced conflicts with employees, leading to increased productivity and economic growth.
- The Indonesian government, which aims to promote harmonious labor relations and achieve its target of 8% economic growth.
Next Steps
To comply with this update, relevant stakeholders are advised to:
- Familiarize themselves with the procedures and processes established by Desk Ketenagakerjaan Polri for resolving labor disputes.
- Utilize the desk’s services when conflicts arise between employers and employees.
- Engage in collaborative efforts to promote harmonious labor relations and economic growth.
Any Other Relevant Information
The establishment of Desk Ketenagakerjaan Polri is part of a broader effort by the Indonesian government to promote decent work and improve labor relations. This initiative is expected to contribute to the country’s overall economic development and social stability.
